Kenapa Dunia Cuma Tahu Tambang Indonesia Merusak, Bukan Memperbaiki?

Ekonomi Eksploitasi dan Ekonomi Digital, dua kekuatan besar yang belum pernah benar-benar duduk semeja.

Ada satu ungkapan lama yang hampir semua orang Indonesia pernah dengar sejak SD yaitu tanah kita gemah ripah loh jinawi, tongkat kayu dan batu jadi tanaman.

Saya tidak akan membantah ungkapan itu, karena secara harfiah memang benar.

Yang ingin saya pertanyakan bukan kebenarannya, tapi dampaknya terhadap cara kita berpikir.

Mungkinkah kekayaan alam yang berlimpah ini justru memanjakan cara kita memandang pertumbuhan, sehingga kita terbiasa mengukur kemajuan dari apa yang bisa digali dari tanah, bukan dari apa yang bisa dibangun di atasnya?

Pertanyaan ini tidak muncul dari ruang kosong.

Pemerintah belakangan ini kerap disorot karena kebijakan ekonominya dianggap lebih berpihak pada sebagian kelompok besar, bukan pada pergerakan ekonomi mayoritas masyarakat. Lalu ketika saya coba telusuri datanya, sorotan itu ternyata punya dasar yang cukup kuat.

Angka yang Sulit Dibantah

Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang dirilis awal 2026 menemukan bahwa kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia melonjak dari sekitar Rp2.508 triliun pada 2019 menjadi Rp4.651 triliun pada 2025, hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Yang lebih menarik dari sekadar angka totalnya adalah dari mana kekayaan itu berasal yakni pada 2026, sekitar 57,8% dari total kekayaan 50 orang superkaya itu bersumber dari sektor ekstraktif, batu bara, sawit, dan nikel.

Bandingkan itu dengan pernyataan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di akhir 2025, bahwa 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50 persen kekayaan nasional, sementara rasio gini nasional berada di angka 0,38.

Jadi klaim saya di awal tadi, bahwa pertumbuhan ekonomi kita mungkin lebih digerakkan oleh pergerakan kekayaan sekelompok kecil orang ketimbang pergerakan ekonomi mayoritas, ternyata bukan sekadar prasangka.

Lihat semua dari Rochman Maarif →

Datanya ada, dan sumbernya jelas terhubung dengan sektor eksploitasi sumber daya alam.

Seberapa Besar Sebenarnya Ekonomi Eksploitasi Kita

Mari kita bicara angka murni dulu, sebelum masuk ke bagian yang menurut saya lebih penting yaitu apa yang bisa kita lakukan dengan kenyataan ini.

Subsektor pertambangan dan penggalian di Indonesia berkontribusi Rp2.198 triliun terhadap PDB nasional, setara 10,5% dari total PDB, menurut data Kementerian ESDM.

Batu bara sendiri menyumbang sekitar 70% dari total nilai ekspor hasil tambang Indonesia, dengan kontribusi rata-rata sekitar 2,17 miliar dolar AS per bulan, mengalahkan nilai ekspor sawit maupun migas.

Sementara nikel, komoditas yang membuat Indonesia jadi pemegang cadangan terbesar dunia, nilai ekspor produk olahan nikel dan besi bajanya melonjak dari 2,9 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 34,4 miliar dolar AS pada 2023, lebih dari 11 kali lipat dalam tiga tahun setelah kebijakan larangan ekspor bijih mentah diberlakukan.

Ini bukan angka kecil. Ini fondasi ekonomi nasional. Tapi justru karena besarnya angka ini, kita perlu bertanya tentang bagaimana perbandingannya dengan kekuatan ekonomi lain yang sedang tumbuh jauh lebih cepat, yaitu ekonomi digital?

Ekonomi Digital Indonesia, dan Mengapa Ia Terasa Kecil di Mata Dunia

Nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 99-100 miliar dolar AS, atau sekitar Rp1.656-1.672 triliun, berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025 yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company. Angka ini naik 14% dari tahun sebelumnya, dan menjadikan Indonesia ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Angka ini terlihat besar, sampai kita membandingkannya dengan tiga negara lain yang justru menjadikan sektor digital sebagai mesin ekonomi utama, bukan sekadar pelengkap.

Di Amerika Serikat, riset Interactive Advertising Bureau bersama Harvard Business School menemukan bahwa ekonomi digital negara itu telah berlipat ganda sejak 2020 dan kini bernilai 4,9 triliun dolar AS, setara 18% dari total PDB Amerika Serikat, sekaligus menopang 28,4 juta lapangan kerja.

Di India, digital economy tumbuh tiga kali lipat dari 108 miliar dolar AS satu dekade lalu menjadi 370 miliar dolar AS pada 2023, dan pemerintah India menargetkan nilai itu menembus 1 triliun dolar AS pada 2025, dengan proyeksi terus tumbuh hingga melampaui itu pada 2030.

Sementara di China, angkanya bahkan lebih ekstrem. Nilai tambah ekonomi digital China secara keseluruhan mencapai 49 triliun yuan pada 2025, setara sekitar 35% dari total PDB negara itu, menjadikannya ekonomi digital terbesar di dunia dalam ukuran apa pun.

Sekarang bandingkan sendiri. Ekonomi digital Indonesia bernilai sekitar 100 miliar dolar AS. Ekonomi digital Amerika Serikat, hanya dari porsi yang tercatat resmi, sudah 4,9 triliun dolar AS, hampir 50 kali lipat dari Indonesia. China bahkan sudah masuk ke skala puluhan triliun yuan. India, yang PDB totalnya masih lebih kecil dari Indonesia dalam beberapa hitungan, digital economy-nya saja menargetkan nilai yang setara atau melampaui GDP nominal Indonesia secara keseluruhan.

Ini bukan sekadar soal "negara mereka lebih maju".

Ini soal struktur ekonomi macam apa yang mereka pilih untuk dibangun secara sengaja, dan struktur ekonomi macam apa yang selama ini kita andalkan hampir secara default yang ada di dalam tanah, bukan yang dibangun di atas jaringan.

Bukan Soal Memilih Salah Satu

Titik ini yang ingin saya tekankan bahwa saya tidak sedang mengajak Anda membenci sektor ekstraktif, atau menganggap sumber daya alam sebagai dosa asal ekonomi Indonesia.

Itu terlalu sederhana, dan tidak adil bagi jutaan pekerja serta daerah yang hidupnya bergantung pada sektor ini.

Yang menarik justru adalah, banyak pelaku sektor ekstraktif di Indonesia sebenarnya sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memulihkan dampaknya, sesuai standar nasional maupun internasional. Masalahnya bukan ketiadaan tindakan. Masalahnya adalah tindakan itu nyaris tidak pernah terlihat oleh publik, apalagi oleh dunia internasional.

Sebagai gambaran, Grup MIND ID, holding BUMN pertambangan, secara kumulatif hingga 2025 telah mereklamasi lebih dari 8.000 hektare lahan pascatambang dan merehabilitasi lebih dari 37.700 hektare daerah aliran sungai.

PT Indominco Mandiri, anak usaha Indo Tambangraya Megah, mencatat reklamasi dan revegetasi seluas 9.558 hektare hingga pertengahan 2025, atau sekitar 60% dari total lahan yang mereka buka.

Vale Indonesia telah merehabilitasi 3.791 hektare dari total 5.894 hektare lahan bekas tambang di Blok Sorowako, dengan target mengembalikannya menjadi hutan.

PT Timah bahkan sudah mereklamasi 3.575,8 hektare pascatambang sepanjang 2015-2025 di berbagai kabupaten di Bangka Belitung, sembari menjalankan program rehabilitasi ekosistem dan pelibatan masyarakat sekitar.

Semua ini nyata. Semua ini terjadi. Tapi berapa banyak dari kita, atau dari investor asing, atau dari calon mitra internasional, yang pernah membaca angka-angka ini sebelum membaca berita tentang kerusakan lingkungan akibat tambang?

Di Sinilah Letak Masalah Sesungguhnya: Bukan Tindakannya, Tapi Ketidaktahuan Publik Atasnya

Inilah bagian yang menurut saya paling relevan dengan dunia digital.

Assessment terbaru dari Natural Resource Governance Institute terhadap Indonesia menemukan bahwa skor tata kelola untuk komponen perizinan sektor sumber daya alam hanya 41 dari 100, jauh di bawah subkomponen perpajakan yang sudah mencapai 57 dari 100. Riset yang sama menyoroti bahwa dokumen lingkungan seperti Amdal dan laporan RKL-RPL kerap sulit diakses masyarakat terdampak, dan transparansi justru menurun begitu kegiatan pertambangan memasuki tahap operasional.

Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia bahkan mengingatkan bahwa lemahnya tata kelola di sektor hulu berpotensi mengancam keberlanjutan investasi hilirisasi yang nilainya mencapai miliaran dolar AS, dan bisa memengaruhi akses produk Indonesia ke pasar internasional.

Jadi bukan berarti tidak ada perbaikan. Bukan berarti tidak ada recovery.

Masalahnya adalah semua kabar baik ini terkubur, sementara yang muncul di permukaan pencarian, di media internasional, di benak investor asing, hanyalah citra sebuah negara yang eksploitatif dan tertutup.

Ini yang saya maksud dengan "digitalisasi akan membuat semua hal transparan".

Bukan transparansi dalam artian regulasi baru atau audit baru, tapi transparansi dalam artian tentang informasi yang sudah ada, yang sudah dilakukan, yang sudah dibayar mahal oleh perusahaan untuk direalisasikan di lapangan, akhirnya bisa ditemukan oleh orang yang mencarinya.

Oleh investor yang sedang due diligence. Oleh calon mitra dagang yang mengecek reputasi sebelum menandatangani kontrak. Oleh mahasiswa asing yang sedang riset untuk studi banding. Oleh siapa pun yang sedang bertanya ke Google atau ke AI search tentang bagaimana Indonesia benar-benar mengelola kekayaan alamnya.

Bukan Soal Sempurna Bulan Ini, tapi Soal Mulai Sekarang

Saya tidak sedang mengusulkan agar setiap perusahaan ekstraktif di Indonesia mendadak jadi 100% transparan dan sempurna secara lingkungan pada bulan artikel ini terbit, atau bahkan pada akhir 2026. Itu tidak realistis, dan siapa pun yang menjanjikannya sedang berbohong.

Yang saya usulkan lebih sederhana yakni mulai dokumentasikan, publikasikan, dan bangun infrastruktur digital yang membuat proses perbaikan itu bisa dilihat, dari waktu ke waktu, oleh siapa pun yang mencarinya. Reboisasi yang dilakukan tahun ini, terdokumentasi dengan baik secara digital, akan menjadi bukti kredibel di tahun depan. Dan bukti yang terus bertambah dari tahun ke tahun, itulah yang lambat laun membangun kepercayaan, baik di mata publik domestik maupun mata internasional.

Ini yang saya sebut proses membudayakan transparansi dalam skala nasional. Bukan proyek satu tahun. Proses panjang yang setiap tahunnya harus terlihat lebih baik dari tahun sebelumnya, dan terlihat oleh orang yang tepat, di tempat yang tepat mereka mencarinya.

Peran YPYM dalam Persoalan Ini

Di sinilah YPYM ingin mengambil peran, bukan sebagai lembaga pengawas atau auditor lingkungan, karena itu bukan keahlian kami, melainkan sebagai mitra infrastruktur informasi digital.

Kami tidak bisa mengklaim punya jejak klien di setiap niche ekstraktif atau setiap kawasan di Indonesia. Kami mungkin belum pernah menangani klien khusus niche mineral tertentu, batu bara, nikel, minyak, atau kawasan spesifik seperti Papua, Kalimantan, Riau, Sulawesi, Maluku, atau Nusa Tenggara. Itu jujur kami sampaikan.

Tapi yang bisa kami pastikan adalah tentang pola bagaimana informasi digital dibangun agar mudah ditemukan mesin pencari konvensional maupun AI search modern, itu polanya bisa dipelajari untuk niche apa pun, selama kami mendapatkan konteks dan wawasan yang jelas dari Anda tentang apa yang sedang dikerjakan di lapangan. Anda yang paling tahu proses reklamasi, rehabilitasi, dan pemulihan yang sedang berjalan di operasional Anda. Kami yang akan membangun infrastruktur agar proses itu terlihat, terstruktur, dan mudah ditemukan, oleh siapa pun yang mencarinya di internet.

Tentang Kami

YPYM resmi berdiri sebagai entitas per Februari 2026. Kami tidak ingin membual soal usia perusahaan, karena memang masih baru. Tapi tim yang mengerjakan proyek digital di balik YPYM sudah bekerja di niche ini sejak 2015, dan pengalaman itu bersifat kumulatif dari setiap individu di dalamnya, bukan diklaim atas nama perusahaan yang baru lahir.

Portofolio langsung dari founder bisa dicek di sini: https://www.linkedin.com/in/rochman-maarif/

Perusahaan pada dasarnya adalah entitas yang diisi oleh orang-orang yang datang dan pergi. Kami sudah pernah bekerja di berbagai perusahaan sebelumnya, dan membuktikan diri lewat hasil nyata di sana. Itu yang kami bawa ke YPYM hari ini.

Kami tidak berjanji akan membuat Indonesia sempurna secara transparansi dalam semalam. Tapi kami percaya, satu perusahaan yang mulai mendokumentasikan proses pemulihannya secara digital, dengan benar dan konsisten, adalah langkah kecil yang bisa ditiru oleh perusahaan lain. Dan itulah cara sebuah budaya baru, dimulai.

— Untuk memahami bagaimana YPYM mendekati integrasi antara SEO, PR, dan ESG untuk sektor dengan regulasi tinggi, mulai dari PR & ESG Integration hingga manajemen krisis PR, integrasi ESG, kepatuhan YMYL, dan perlindungan aset digital. Contoh pendekatan kami dalam komunikasi publik dapat dilihat di halaman press release YPYM.

Referensi:

• Bukti Ketimpangan RI: Harta 50 Orang Terkaya Setara 55 Juta Warga (detikFinance) – https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8463043/bukti-ketimpangan-ri-harta-50-orang-terkaya-setara-55-juta-warga
• Menko PM Cak Imin: 1 Persen Orang Terkaya Kuasai Hampir 50 Persen Kekayaan Nasional (Kompas.com) – https://money.kompas.com/read/2025/11/20/130900426/menko-pm-cak-imin--1-persen-orang-terkaya-kuasai-hampir-separuh-kekayaan
• Kontribusi Minerba pada PDB 2023 Capai Rp2.198 Triliun (Kementerian ESDM RI) – https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kontribusi-minerba-pada-pdb-2023-capai-rp2198-triliun
• Krusialnya Ekspor Batubara bagi Kemajuan Ekonomi Indonesia (Kompas.id) – https://www.kompas.id/artikel/krusialnya-ekspor-batubara-bagi-kemajuan-ekonomi-indonesia
• Analisis Pengelolaan SDA untuk Perekonomian Berkelanjutan (Studocu) – https://www.studocu.id/id/document/trisakti-school-of-management/perencanaan-strategis-sistem-informasi/tugas-kelompok-analisis-pengelolaan-sda-untuk-perekonomian-berkelanjutan/167514769
• Nilai Ekonomi Digital Indonesia 2025 Capai Rp 1.672 Triliun, Terbesar se-Asia Tenggara (Kompas.com) – https://tekno.kompas.com/read/2025/11/13/17504627/nilai-ekonomi-digital-indonesia-2025-capai-rp-1672-triliun-terbesar-se-asia
• Fact of the Week: US Digital Economy Output Reached 18 Percent of GDP in 2024 (IAB) – https://www.iab.com/news/measuring-digital-economy-2025/
• India's Digital Economy Powers Ahead: Innovation and Inclusion Hold the Key (GSMA) – https://www.gsma.com/newsroom/press-release/indias-digital-economy-powers-ahead-innovation-and-inclusion-hold-the-key-new-gsma-report-shows/
• Core Industries in China's Digital Economy Hit 10.5 pct of GDP in 2025 (BastillePost) – https://www.bastillepost.com/global/article/6035563-core-industries-in-chinas-digital-economy-hit-10-5-pct-of-gdp-in-2025-report
• MIND ID Mereklamasi 8.000 Ha Lahan Bekas Tambang dan 37.700 Ha DAS (ANTARA News) – https://www.antaranews.com/berita/5622893/mind-id-mereklamasi-8000-ha-lahan-bekas-tambang-dan-37700-ha-das
• Indominco Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang 9.558 Ha hingga Juni 2025 (ANTARA News) – https://megapolitan.antaranews.com/berita/443352/indominco-reklamasi-dan-revegetasi-lahan-bekas-tambang-9558-ha-hingga-juni-2025
• Vale Indonesia Reklamasi 3.791 Hektare Lahan Bekas Tambang di Sorowako (Gosulsel) – https://gosulsel.com/2025/05/27/vale-indonesia-reklamasi-3-791-hektare-lahan-bekas-tambang-di-sorowako-bakal-kembali-jadi-hutan/
• PT Timah Reklamasi 3.575,8 Hektare Bekas Tambang di Babel (ANTARA News) – https://www.antaranews.com/berita/5738725/pt-timah-reklamasi-35758-hektare-bekas-tambang-di-babel
• Tata Kelola Pertambangan Dinilai Masih Rapuh, Berisiko Hambat Daya Saing (Kompas.id) – https://lestari.kompas.com/read/2026/08/06/145537886/tata-kelola-pertambangan-dinilai-masih-rapuh-berisiko-hambat-daya-saing
• Tata Kelola Fiskal Pertambangan Dinilai Cukup Kuat, Transparansi Pajak Masih Jadi PR (Kompas.id) – https://lestari.kompas.com/read/2026/08/06/152400386/tata-kelola-fiskal-pertambangan-dinilai-cukup-kuat-transparansi-pajak-masih